KoranMerahPutih.com – Belum kembalinya pulihnya perekonomian internasional, dipercayai tidak mempengaruhi pada pertumbuhan sektor properti di dalam negeri tahun depan. Sektor properti diperkirakan senantiasa berkembang positif didorong oleh permintaan yang besar dari masyarakat.
“Kita memercayai permintaan perumahan, terutama untuk rumah subsidi akan masih besar pada tahun mendatang. Perihal ini seiring dengan komitmen pemerintah yang tetap meningkatkan alokasi anggaran subsidi untuk sektor perumahan,” ucap Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo dalam kegiatan Media Gathering di Bandung, Kamis (24/11).
Optimisme ini dilandasi atas fakta masih tingginya backlog perumahan di Indonesia yang menggapai 12,7 juta unit menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Backlog merupakan keadaan kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang diinginkan masyarakat.
Pada tahun 2022, Pemerintah lewat Kementerian PUPR sudah mengalokasi anggaran subsidi perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 23 triliun untuk pembiayaan 200.000 unit rumah subsidi.
Pada tahun 2023 total target distribusi bantuan subsidi perumahan sebesar 274.924 unit senilai Rp 34,17 triliun yang berasal dari APBN sebesar Rp 29,53 triliun serta anggaran masyarakat Rp 4,64 triliun. Sementara itu untuk KPR FLPP pemerintah meningkatkan anggaran subsidinya jadi sebesar 220.000 unit.
Menurut Haru, semakin banyaknya backlog perumahan hingga target program satu juta rumah telah tidak relevan lagi. Hingga butuh target yang lebih besar lagi, seperti Program 10 juta rumah, alhasil pada tahun 2045, backlog perumahan sudah dapat teratasi.
Menurutnya, merambah 2023 banyak tantangan yang akan dihadapi perbankan seperti peningkatan suku bunga rujukan dan peraturan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak Covid-19 akan selesai pada Maret 2023. Setelah itu berlakunya berbagai kebijakan terkait dengan GWM, ATMR serta Countercyclical Buffer yang menentukan perbankan untuk menguatkan profitabilitas, investasi serta kualitas bsinis.
Menghadapi tantangan itu, BTN sudah mempersiapkan beberapa inovasi dalam skema pembiayaan perumahan. Antara lain, memperkenalkan, New KPR FLPP dengan masa tenor 20 tahun serta subsidi 10 tahun, new KPR Selisih Subsidi Bunga (SSB) dengan tenor 20 tahun serta subsidi 10 tahun.
Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengatakan, realisasi distribusi KPR FLPP sampai 18 November 2022 menggapai Rp 21,27 triliun ataupun sebesar 191.197 unit. Sementara itu, realisasi pembiayaan Tapera menggapai Rp 636,7 miliyar ataupun sebesar 4.256 unit.
Adi mengatakan, salah satu yang akan jadi fokus BP Tapera untuk kurangi backlog perumahan dengan mengalirkan pembiayaan perumahan ke pekerja sektor informal. Tetapi terdapat beberapa tantangan yang jadi pekerjaan rumah dalam mengatasi pekerja informal di antara lain, pekerja informal tidak mempunyai catatan keuangan yang lengkap serta tidak mudah diverifikasi.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum serta Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menyatakan, inflasi perumahan yang selalu naik serta kebijakan UMP 2023 yang diresmikan max 10%, dikhawatirkan bisa mendesak kenaikan inflasi lebih tinggi.
Perihal ini membuat pemerintah mesti membuat strategi perumahan dengan mencari titik penyeimbang antara bagian pasokan serta permintaan lewat pengawasan harga jual serta besaran bantuan pembiayaan perumahan. “Tren inflasi serta suku bunga yang terus menerus naik, membuat strategi pemerintah dalam menekan demand side serta supply side jadi salah satu kunci utama perkembangan sektor poperti,” dempak Herry.
Menurut Herry, untuk menanggapi tantangan industri perumahan tahun 2023, pemerintah bersama stakeholder ekosistem terkait hendak melaksanakan optimalisasi dalam mendongkrak kapasitas pembiayaan perumahan.
Dari sisi pemerintah dalam perihal ini Kementerian PUPR akan melaksanakan perancangan program serta anggaran pembiayaan perumahan, melaksanakan mitigasi resiko kepada isu mutu bangunan serta akurasi sasaran, penyediaan program pembiayaan perumahan untuk MBR sektor formal serta informal serta menghasilkan ekosistem pembiayaan perumahan yang mendukung.
