Penulis: admin

Prof DR KP Muhammad S. Ridwan P.HD Terima Gelar Kammerherr Kerajaan Prussia, GIAN Sebut Bukti Pengakuan Internasional

Jakarta, 30 Januari 2026 – Koran Merah Putih Prof DR KP Muhammad S. Ridwan P.HD, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP Gerakan Indonesia Anti Narkotika (GIAN), telah resmi ditetapkan sebagai Pejabat “Kammerherr atau Chamberlain” dari Sovereign Knightly Order of the Kingdom of Prussia. Ia mendapatkan dekrit resmi beserta gelar kehormatan yang setara dengan pejabat istana bangsawan Eropa. R.Guntur Eko Widodo, perwakilan segenap Presidium BPH DPP GIAN, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi dari seluruh jajaran organisasi. “Sebagai bagian dari perjuangan keluarga besar GIAN dalam memerangi narkotika, kita sangat bangga atas kehormatan yang diberikan kepada dewan penasehat kita. Hal ini menjadi…

Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Jatim: Pemasyarakatan Siap Transformasi Usai Evaluasi Tata Kelola

SURABAYA (29 Januari 2026) – KORAN MERAH PUTIH Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemasyarakatan, mencakup aspek keamanan, sumber daya manusia, dan tata kelola. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Novotel Samator Surabaya dipimpin langsung oleh Ketua Panja Andreas Hugo Pareira, dengan kehadiran Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kadiyono, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik Eko Widiatmoko, serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran riil dan terverifikasi mengenai kondisi pemasyarakatan di wilayah yang memiliki tingkat hunian…

Dari Pengedar Gadel, Satnarkoba Polrestabes Surabaya Amankan 30 Gram Lebih Sabu

SURABAYA – KORAN MERAH PUTIH Satresnarkoba Polestabes Surabaya melakukan kegiatan tertutup guna memberantas pengedar juga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dalam kegiatan diwilayah Gadel, Karangpoh Tandes tersebut, diketahui diamankan satu pengedar narkoba dalam jumlah barang bukti lumayan banyak yakni lebih dari 30 gram. Tersangka yang diamankan, inisial IAF (18) asal Jalan Gadel, Karang Poh Kec. Tandes Surabaya. Pengedar sabu ini diamankan berdasarkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan maupun praktek jual-beli, informasi kemudian ditindaklanjuti oleh anggota dengan melakukan penyelidikan. Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama mewakili Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistyawan menjelaskan, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya…

Kerja Sama Beragam Profesi Dorong Reformasi Pertanahan, MASKI Jatim Fokus pada Integrasi Data untuk Kepastian Hukum

SURABAYA – KORAN MERAH PUTIH Upaya memperbaiki tata kelola pertanahan di Jawa Timur terus diperkuat melalui kerja sama lintas profesi. Hal ini terlihat dalam pembukaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) Masyarakat Ahli Surveyor Kadaster Indonesia (MASKI) Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Alana, Surabaya, pada Kamis (29/1). Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, menegaskan bahwa kolaborasi antara BPN, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), surveyor berlisensi, serta akademisi menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, tantangan pertanahan yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan memerlukan integrasi yang…

Rutan Gresik Siap Dukung Implementasi KUHP Baru, Bapas Surabaya Lakukan Pengecekan Pos Bapas

Gresik –Koran Merah Putih Pada Kamis (29/1/26), Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik, yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, menyambut kunjungan kerja dari tim Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana Pos Bapas di dalam Rutan Gresik siap menghadapi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemasyarakatan dalam menyongsong era baru sistem hukum pidana nasional. KUHP baru akan menitikberatkan pada tiga pilar utama, yaitu penguatan pembimbingan, pengawasan yang lebih terstruktur, serta pelaksanaan pidana…

Jalan Desa Jadi Kuburan Limbah Beracun: Skandal Dugaan Pembuangan Sisa Kebakaran Pabrik Plastik di Gresik

Gresik || Koran Merah Putih – Bau busuk dugaan kejahatan lingkungan menyeruak dari Dusun Pilanggresik, Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Jalan desa yang seharusnya menjadi nadi kehidupan warga kini diduga berubah menjadi kuburan limbah beracun, tempat sisa-sisa kebakaran pabrik plastik dibuang secara terang-terangan, brutal, dan nyaris tanpa rasa bersalah. Berdasarkan temuan di lapangan, limbah diduga kuat berasal dari sisa kebakaran pabrik plastik PT Langgeng Jaya Plastindo yang beralamat di Jalan Raya Kedamean No. 16, Kedamean, Gresik. Limbah itu bukan sekadar puing; ia diduga berupa sisa plastik terbakar, abu hitam, dan material yang berpotensi berbahaya, yang seharusnya diperlakukan sebagai limbah…

BPN Jatim Dorong Sertifikasi Tanah Wakaf, Kunjungi Dua Ponpes di Sidoarjo untuk Jamin Kepastian Hukum Aset Umat

SIDOARJO –KORAN MERAH PUTIH Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, melakukan kunjungan kerja ke dua pondok pesantren di Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (28/1). Kunjungan berturut-turut ke Pondok Pesantren Al-Khozini di Kecamatan Buduran dan Pondok Pesantren Amanatul Ummah merupakan bentuk nyata komitmen pihaknya dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf serta memberikan kepastian hukum atas aset milik umat. Didampingi oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Asep Heri menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah wakaf menjadi prioritas utama yang diutamakan oleh BPN Jatim. Tindakan ini memiliki tujuan agar aset-aset umat tetap terlindungi sesuai dengan konstitusi dan…

Rp180 Juta Suap untuk Jabatan Kepala Dusun di Kediri Terungkap, Sidang Tipikor Ungkap Praktik Terstruktur

SURABAYA –KORAN MERAH PUTIH Kasus dugaan suap dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri semakin mengemuka setelah seorang saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mengaku menyerahkan uang sebesar Rp180 juta kepada Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, Darwanto. Sidang yang berlangsung pada Selasa (27/1/2026) mengungkap fakta mencengangkan terkait praktik yang diduga terstruktur dalam proses seleksi jabatan desa. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Made Yuliada, S.H., M.H., bersama dengan hakim anggota Manambus Pasaribu, S.H., M.H. dan Lujianto, S.H., M.H., dengan fokus pada tahap pembuktian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajak 10 saksi, namun hanya 9 orang yang hadir untuk…

Negara Dirampok Tanpa Ampun: Kasus Penimbunan Solar Situbondo Diduga Terhubung Jaringan Gelap BBM di Pamekasan

Terbongkarnya Gudang BBM Ilegal di Situbondo Jadi Alarm Keras, Dugaan Jaringan Penimbunan Menjalar ke Pamekasan, Lapak Tlontoraja Disorot Tajam Situbondo– Jawa Timur || — Terbongkarnya praktik penimbunan BBM subsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Situbondo pada Selasa (27/1/2026) seolah menjadi pintu masuk terbukanya borok besar kejahatan energi yang selama ini diduga tumbuh subur di Jawa Timur. Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penggerebekan di dua lokasi berbeda, masing-masing di Kecamatan Kendit dan Panarukan. Dari operasi tersebut, aparat menyita ribuan liter solar subsidi yang disimpan di tandon dan wadah berbahan plastik, sebuah metode klasik yang kerap digunakan dalam praktik…

Ketua MUI Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Posisi Kepolisian Sudah Ideal untuk NKRI

KEDIRI –KORAN MERAH PUTIH Dukungan terhadap kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada langsung di bawah Presiden terus mengalir dari berbagai elemen bangsa. Tidak hanya masyarakat umum, kalangan tokoh agama juga menyatakan sikap tegas. Salah satunya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhammad Anwar Iskandar, menilai posisi Polri di bawah Presiden merupakan bentuk paling ideal dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan itu disampaikan KH Anwar Iskandar sejalan dengan hasil Rapat Paripurna Ke-12 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, yang menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri. (Rabu, 28/01/2026)…