Penulis: admin

Dugaan Kejanggalan Anggaran Desa Gemurung, Warga Siap Lapor ke Aparat Hukum

Sidoarjo, Jum’at, 23 Januari 2026 –Koran Merah Putih Polemik pengelolaan anggaran Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, terus berkembang setelah aksi protes warga pada Jumat (23/1) silam. Puluhan warga mengungkapkan kekhawatiran serius terkait sejumlah program desa yang tercantum dalam dokumen resmi namun tidak memiliki bukti fisik atau dampak nyata bagi masyarakat, yang membuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana menjadi sorotan. Kepala Desa Gemurung, H. Buwono Basyuni, menjadi titik kritik karena dinilai gagal memberikan penjelasan yang memuaskan terkait penggunaan dana. Warga menyatakan bahwa meskipun semua program tercatat secara lengkap dalam administrasi desa, mereka sebagai penerima manfaat utama belum merasakan atau melihat…

Rutan Gresik Gelar Kontrol Kesehatan dan Kebersihan, Dorong Pembinaan yang Optimal

Gresik –Koran Merah Putih Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, melaksanakan kegiatan kontrol kesehatan dan kebersihan hunian pada hari Jumat (23/01/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan kesejahteraan warga binaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim poliklinik Rutan Gresik, dengan dukungan penuh dari petugas pengamanan dan staf Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR). Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh meliputi semua blok hunian warga binaan, guna memastikan tidak hanya kebersihan lingkungan yang terjaga tetapi juga kondisi kesehatan setiap penghuni tetap dalam keadaan baik. Proses kegiatan…

KUHP Baru Disosialisasikan di Rutan Gresik, Kerjasama dengan BBH Juris Law Firm Jamin Hak Warga Binaan

Gresik —Koran Merah Putih Seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional baru, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar penyuluhan hukum bagi Warga Binaan pada Jumat (23/01/2026). Kegiatan yang mengambil tema “Pemidanaan Perkara Tindak Pidana di Era KUHP Baru dan Hak Terdakwa dalam Proses Peradilan” dihadiri oleh sejumlah tokoh terkait, antara lain Kepala Rutan Gresik Eko Widiatmoko, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Anggi Fauzi, Direktur BBH Juris Law Firm Juris Justitio Hakim P., S.H., M.H., serta Hakim Pengadilan Negeri Gresik Donald Everly Malubaya, S.H. Pada awal acara, dilakukan penandatanganan kerja sama antara…

Pemprov Jatim dan BPN Gelar Sosialisasi, Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

SURABAYA – KORAN MERAH PUTIH Dalam upaya mengamankan aset keagamaan dan memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan sosialisasi percepatan sertifikasi tanah wakaf pada Jumat (23/1/2026). Acara yang berlangsung di Aula Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka acara secara langsung, dengan kehadiran perwakilan Kementerian Agama kabupaten/kota se-Jatim, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh wilayah Jawa Timur, Pengurus Muslimat NU Jawa Timur, Satuan Tugas Wakaf Jatim, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta…

Dirlantas Polda Jatim Pimpin Kegiatan Sosialisasi DIPA 2026 dan Penandatanganan Pakta Integritas

Surabaya, Jumat (23/1/2026) – Koran Merah Putih Kombes Pol Iwan Saktiadi, S.I.K., M.H., M.Si., sebagai Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Timur, memimpin langsung kegiatan sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas Anggaran dan Komitmen Zona Integritas. Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wira Pratama Polda Jatim, dengan kehadiran para pejabat utama dan seluruh personel di lingkungan Ditlantas Polda Jatim. Sosialisasi DIPA TA 2026 diselenggarakan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran, agar dapat digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam arahannya, Kombes…

Diduga Jadi Bandar Sabu, Satresnarkoba Polres Bangkalan Amankan Puluhan Gram Barang Bukti

Polres Bangkalan – Koran Merah Putih Sebuah rumah yang selama ini dicurigai kerap menjadi tempat transaksi narkoba digerebek Satuan Reserse Narkoba  Polres Bangkalan. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan seorang pria berinisial H (42), yang diduga sebagai bandar sabu. Penggerebekan dilakukan pada Jumat, 2 Januari 2026, sekira pukul 15.00 WIB. Kasat Resnarkoba Polres Bangkalan Iptu Kiswoyo Supriyanto mengungkapkan kasus ini terbongkar berkat keberanian warga yang tak lagi ingin lingkungannya dirusak peredaran narkoba. “Informasi ini berawal dari keluhan masyarakat yang resah. Mereka melihat rumah tersebut sering didatangi orang-orang tak dikenal. Dari situlah kami bergerak melakukan penyelidikan,” ujarnya pada Rabu (21/1/2026). Sebelum menggerebek…

Rapat Bedah DIPA MAN Blitar di Lombok Diduga Sebagai Kedok Wisata, MAKI Jatim Akan Laporkan ke Berbagai Instansi

Lombok- Koran Merah Putih Prinsip efisiensi anggaran tahun 2026 yang terus digelorakan Pemerintah Pusat dan ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto kini menjadi sorotan publik setelah ditemukan kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan kebijakan tersebut di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) se-Kabupaten Blitar. Puluhan kepala sekolah dan pengurus MAN tersebut melakukan perjalanan ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk mengikuti kegiatan bertajuk “Rapat Koordinasi Bedah DIPA Tahun Anggaran 2026”, dengan kedatangan yang tercatat di Bandara Internasional Praya, Lombok, pada Jum’at pagi (23/1/2026). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan landasan krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan seluruh program pembangunan serta kegiatan operasional, termasuk yang…

Perhutani KPH Jombang Gandeng Kejari, Perkuat Kepastian Hukum dan Perlindungan Aset Hutan.

  JOMBANG – KMP || Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga aset negara dan kelestarian kawasan hutan melalui sinergi dengan aparat penegak hukum. Salah satunya diwujudkan dengan menjalin komunikasi intensif bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang terkait pendampingan serta konsultasi hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kejari Jombang, Kamis (22/01/2026). Administratur Perhutani KPH Jombang, Enny Handhayany Y.S, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang selama ini telah terbangun dengan Kejaksaan Negeri Jombang. Menurutnya, pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh kegiatan pengelolaan hutan berjalan sesuai aturan dan…

Baru Selesai Dikerjakan Jalan Lingkungan di Magersari Sudah Retak dan Berlubang.

Mojokerto – KMP || Proyek pembangunan jalan lingkungan di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, menuai sorotan setelah ditemukan indikasi kerusakan dini pada sejumlah bagian pekerjaan. Proyek yang dibiayai melalui APBD Tahun 2025 tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.154.695.022 dan dikerjakan oleh CV Pillar Buana. Sesuai dokumen kontrak, pekerjaan dimulai pada 7 November 2025 dengan masa pelaksanaan selama 50 hari kalender. Namun, hasil pantauan di lokasi menunjukkan kondisi fisik jalan yang dinilai tidak mencerminkan kualitas proyek bernilai miliaran rupiah. Pantauan awak media menemukan beberapa bagian tembok penahan jalan telah mengalami retakan hingga pecah, meskipun usia proyek masih terbilang sangat baru. Tidak hanya…

PKS Bank Tanah–Kejati Jatim Jadi Pilar Penguatan Kepastian Hukum Pengelolaan Tanah Negara

SURABAYA – KORAN MERAH PUTIH Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan kepastian hukum serta pengelolaan aset negara yang tertib dan berkelanjutan di sektor pertanahan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis antara Badan Bank Tanah dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur yang berlangsung di Aula Lantai 8 Kejati Jatim, Kamis (22/1). Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga negara, khususnya dalam penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). PKS tersebut dirancang sebagai instrumen strategis yang bersifat preventif dan represif guna memitigasi berbagai potensi risiko hukum yang dapat timbul dalam proses…